yohannasaputro

Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, pandemi Covid-19 tak membuat pihaknya bersama pemerintah lupa akan peran master. Terlebih master sudah bekerja tanpa kenal lelah. "Saya menyaksikan sendiri berbagai inisiatif dan pengorbanan yang para guru lakukan demi melanjutkan proses pembelajaran kepada murid. Contohnya, di daerah pedalaman, para guru mendatangi rumah murid berkilometer jauhnya satu persatu. Hal ini dilakukan karena tidak ada radio dan internet,"kata dia dalam keterangannya, Kamis 25 November 2021. Dia mencontohkan di Kalimantan Timur, ada beberapa daerah yang listriknya hanya menyala dari 6 sore-6 pagi, sinyal web dan telpon juga sangat sulit. "Ditengah keterbatasan tersebut, para guru tetap semangat mempelajari materi dan perkembangan kebijakan pendidikan dari pusat. Guru-guru senior juga kembali belajar perangkat digital baik HP maupun laptop walau mungkin harus meminjam punya orang lain. Sebuah semangat yang

Jakarta - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto resmi dilantik sebagai Ketua Komisi III. Meski bertugas di komisi membidangi hukum, politikus yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengaku tidak memiliki latar belakang hukum. "Kalau dicek sekolah, Bambang Pacul sekolah di teknik, kemudian MBA saya dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan hukum,"ujarnya di Komisi III DPR RI, Senin (22/11). Maka itu, Bambang meminta bimbingan para anggota Komisi III. Ia yakin tugasnya akan dibantu para kolega barunya di komisi hukum. "Ada Pak Kahar yang senior, mas Habib yang sangat pakar hukum, dan tentu yang lain-lain yang tentu sudah paham hukum tentu nanti akan banyak membantu saya pastikan. Sebagai sahabat tentu akan membantu,"ujarnya. "Mohon izin saya dibimbing, karena saya sesungguhnya saya sama sekali tidak punya background hukum,"imbuhnya. Bambang pun menyebutkan, penugasannya sebagai Komisi III datang dari partai yang tidak bisa dito

Jakarta - Mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla (JK) memberi respons terkait namanya yang diusulkan menkadi calon Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) pada Mukmatar NU di Lampung akhir Desember 2021. Kendati tidak menunjukkan penolakan, namun JK menilai NU sebagai ormas agama selayaknya dipimpin oleh ulama. "Nahdhatul Ulama, itu (artinya) Kebangkitan para ulama. Jadi yang pimpin musti ulama juga,"kata JK kepada wartawan usai melantik pengurus dewan kehormatan dan pengurus PMI Propinsi Maluku Utara periode 2021-2026 di ternate, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/11/2021). Meski demikian, munculnya nama JK bukan tanpa alasan. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution, sosok pengusul JK maju di Muktamar NU menilai JK sangat mumpuni memimpin organisasi umat Islam terbesar di Indonesia tersebut. Banyak Pengalaman JK, lanjut Syahril, merupakan tokoh bangsa, tokoh nasional serta termasuk juga tokoh NU sehingga sangat memenuhi syarat. JK per

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendaptkan sebuah patung berpahat wajahnya saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 Partai NasDem. Patung Jokowi itu diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem , Surya Paloh. "Simbol 10 tahun dukungan Partai NasDem tanpa henti kepada Presiden Joko Widodo,"ujar pembawa acara dalam acara tersebut, seperti disaksikan secara daring, Kamis (11/11/2021). Jokowi yang diundang secara tatap muka lalu maju ke atas platform, mendekati Surya Paloh. Orang nomor satu di Partai NasDem itu kemudian memberikan simbol patung tersebut kepada Jokowi. Jokowi terlihat semringah saat menerima patung, meski senyum di bibirnya tertutup masker. Puncak acara HUT ke-10 NasDem ini dilangsungkan dengan protokol kesehatan ketat. Patung Jokowi Salam 2 Jari Telihat, patung yang diberikan berukir wajah Presiden Jokowi yang tengah mengacungkan satu tangan ke atas dengan simbol dua jari atau salam dua jari. "Bapak presiden terimalah s

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menggelar ulang seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 secara menyeluruh. Hal ini diperlukan agar dugaan kecurangan saat seleksi tersebut dapat diselesaikan secara bersih. "Jadi biar clear kita mendesak agar seleksi CPNS 2021 itu diulang saja, secara menyeluruh seleksinya. Terlepas ada atau tidaknya anggaran. Ini konsekuensi,"ujarnya, Jumat (4/11). Junimart lalu menyoroti laporan dari Deputi Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) BKN, Suharman. Di mana bagi peserta seleksi CPNS 2021 yang melakukan kecurangan, maka tidak segan-segan untuk diberikan condition diskualifikasi kepada peserta yang jelas berbuat curang tersebut. Namun, Junimart mempertanyakan bila ada peserta yang curang namun tetapi lolos dalam seleksi CPNS 2021. "Bukan diskualifikasi. Ini kan ketahuan, bagaimana dengan yang lolos (seleksi)