yohannasaputro

Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengkritik keras pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya terkait penanganan Covid-19 dan program vaksinasi. Pengamat politik Ujang Komarudin melihat partai koalisi pendukung pemerintah sudah tidak kompak. Partai koalisi mulai mengambil jalan masing-masing untuk kepentingan suara di pemilu selanjutnya. "Ya tak akur. Koalisi saat ini major masing-masing. Karena untuk kepentingan elektoral,"ujar Ujang kepada wartawan, Selasa (24/8). Ujang melihat, partai koalisi berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Melihat keadaan hari ini, jika partai tidak berbicara maka elektabilitasnya terancam tergerus. "Karena partai-partai koalisi pemerintahan jika diam saja, maka elektabilitasnya akan turun,"ujarnya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Evaluation ini menjelaskan, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo sedang turun. Sejumlah survei mencatat penurunan k

Jakarta - DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) belum lama ini menganggarkan Rp 1 miliar untuk 3 collection baju dinas. Ini menjadi heboh di media sosial (medsos) lantaran dianggap bukan bagian dari refocusing anggaran di tengah pandemi COVID-19. Disebutkan, sebanyak 85 anggota DPRD Sulsel bakal mendapatkan 3 set pakaian, yakni pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi dan pakaian dinas harian. Overall anggaran yang disiapkan ialah senilai Rp 935 juta atau nyaris Rp 1 miliar. "Baru dianggarkan tahun ini," ujar Sekretaris DPRD Sulsel Muhammad Jabir saat dimintai konfirmasi, Senin (16/8/2021). Jabir mengatakan, anggaran nyaris senilai Rp 1 miliar untuk pakaian dinas itu sudah sesuai aturan. Dia juga menyebutkan, satu collection pakaian ditaksir hingga Rp 450 ribu dan merupakan nilai yang wajar. Namun dia memaklumi angkanya terlihat besar karena anggota DPRD Sulsel sendiri berjumlah 85 orang. "Kalau itu per pasang 750 ribu dengan ongkos jahitnya dan segala macam

Jakarta -  Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan, Presiden Joko Widodo, Fraksi PDIP, dan tim sukses Jokowi menolak pembelian pesawat kepresidenan saat period Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu menanggapi pernyataan politikus PDIP Arteria Dahlan yang menyindir 'blog post colour disorder' terhadap Demokrat yang mengkritik perubahan warna pesawat kepresidenan. "Publik mesti mengingat, kalau Presiden Joko Widodo, Fraksi PDIP, dan tim sukses Joko Widodo, menolak pembelian pesawat kepresidenan oleh Presiden ke-6 RI, Bapak SBY, pada tahun 2014. Kata Presiden Joko Widodo yang ketika itu masih Gubernur DKI Jakarta, Fraksi PDIP yang diwakili Tjahjo Kumolo, Maruarar Sirait tim sukses Bapak Joko Widodo waktu itu, pesawat kepresidenan belum saatnya dibeli," ujar Herzaky kepada wartawan, dikutip Kamis (5/8). "Menurut mereka, lebih baik buat pendidikan dan kesehatan, atau buat mengelola bencana, bahkan mengusulkan un