Bambang Pacul Tidak Memiliki Latar Belakang Hukum Melainkan Sekolah Teknik

Jakarta - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto resmi dilantik sebagai Ketua Komisi III. Meski bertugas di komisi membidangi hukum, politikus yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengaku tidak memiliki latar belakang hukum.

"Kalau dicek sekolah, Bambang Pacul sekolah di teknik, kemudian MBA saya dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan hukum,"ujarnya di Komisi III DPR RI, Senin (22/11).

Maka itu, Bambang meminta bimbingan para anggota Komisi III. Ia yakin tugasnya akan dibantu para kolega barunya di komisi hukum.

"Ada Pak Kahar yang senior, mas Habib yang sangat pakar hukum, dan tentu yang lain-lain yang tentu sudah paham hukum tentu nanti akan banyak membantu saya pastikan. Sebagai sahabat tentu akan membantu,"ujarnya.

"Mohon izin saya dibimbing, karena saya sesungguhnya saya sama sekali tidak punya background hukum,"imbuhnya. Bambang pun menyebutkan, penugasannya sebagai Komisi III datang dari partai yang tidak bisa ditolak.

"Mohon izin karena ditugaskan sama dengan pak Herman Hery, penugasan tidak bisa ditolak. Jadi kami akan jalani, tentu dengan pengalaman yang saya dapat. Ini prinsip politisi itu hanya satu yang selalu dipegang bersama-sama yaitu konsensus,"tegasnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tanggapan Jubir Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Terkait Pernyataan Giring Ganesha

Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) Giring Ganesha kembali menjadi perbincangan warganet. Kali ini sebuah tangkapan layar dari web site https://pddikti.kemdikbud.go.id yang berisi informasi Giring telah dikeluarkan atau Drop Out dari Universitas Paramadina. Di kampus yang pernah dipimpin Anies Baswedan sebagai rektor, Giring mengambil jurusan Hukum Internasional. Menanggapi hal tersebut, juru bicara PSI Ariyo Bimma menyatakan seharusnya netizen menyerang argumen Giring, bukan menyerang pribadinya. "Saya heran mengapa tanggapannya menjadi ad hominem? Mengapa tidak didebat saja argumentasi PSI mengenai pemimpin 2024? Apakah ini karena apa yang disampaikan Giring tidak bisa dibantah sehingga harus masuk ke soal-soal seperti ini?,"kata Ariyo saat dikonfirmasi, Rabu (29/12/2021). Ariyo menyebut seorang yang tidak kuliah bukan berarti tidak bisa menjadi pemimpin. "Apakah seseorang yang tidak selesai kuliah tidak dapat menjadi pemimpin? Ti
Baca selengkapnya

DPR Katakan JIka Pihaknya Bersama Pemerintah Ditengah Pandemi Covid-19 Tidak Lupa Peran Guru

Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, pandemi Covid-19 tak membuat pihaknya bersama pemerintah lupa akan peran master. Terlebih master sudah bekerja tanpa kenal lelah. "Saya menyaksikan sendiri berbagai inisiatif dan pengorbanan yang para guru lakukan demi melanjutkan proses pembelajaran kepada murid. Contohnya, di daerah pedalaman, para guru mendatangi rumah murid berkilometer jauhnya satu persatu. Hal ini dilakukan karena tidak ada radio dan internet,"kata dia dalam keterangannya, Kamis 25 November 2021. Dia mencontohkan di Kalimantan Timur, ada beberapa daerah yang listriknya hanya menyala dari 6 sore-6 pagi, sinyal web dan telpon juga sangat sulit. "Ditengah keterbatasan tersebut, para guru tetap semangat mempelajari materi dan perkembangan kebijakan pendidikan dari pusat. Guru-guru senior juga kembali belajar perangkat digital baik HP maupun laptop walau mungkin harus meminjam punya orang lain. Sebuah semangat yang
Baca selengkapnya

DPR Gelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU Kejaksaan

Jakarta -  DPR RI menggelar rapat paripurna pada Selasa pagi dengan salah satu agenda pengambilan keputusan Tingkat II beberapa rancangan undang-undang (RUU). salah satunya revisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah diputuskan di Komisi III DPR. Selain RUU Kejaksaan yang akan disetujui DPR menjadi UU, ada beberapa RUU yang diambil keputusan Tingkat II, yaitu: pertama, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat. Kedua, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram. Demikian dilansir Antara, Selasa (7/12). Ketiga, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan T
Baca selengkapnya