JK Merespons Terkait Namanya Yang Diusulkan Menjadi Calon Ketua PBNU

Jakarta - Mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla (JK) memberi respons terkait namanya yang diusulkan menkadi calon Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Mukmatar NU di Lampung akhir Desember 2021.

Kendati tidak menunjukkan penolakan, namun JK menilai NU sebagai ormas agama selayaknya dipimpin oleh ulama.

"Nahdhatul Ulama, itu (artinya) Kebangkitan para ulama. Jadi yang pimpin musti ulama juga,"kata JK kepada wartawan usai melantik pengurus dewan kehormatan dan pengurus PMI Propinsi Maluku Utara periode 2021-2026 di ternate, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/11/2021).

Meski demikian, munculnya nama JK bukan tanpa alasan. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution, sosok pengusul JK maju di Muktamar NU menilai JK sangat mumpuni memimpin organisasi umat Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Banyak Pengalaman

JK, lanjut Syahril, merupakan tokoh bangsa, tokoh nasional serta termasuk juga tokoh NU sehingga sangat memenuhi syarat. JK pernah menyandang status Mustasyar PBNU periode 2015-2020.

"Sangat lengkap pengalaman organisasi dan kemampuannya dalam membesarkan organisasi. Seandainya beliau berkenan memimpin NU ke depan, tentu makin membuat besar organisasi nahdliyin,"kata Syahrial beberapa waktu lalu.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bambang Pacul Tidak Memiliki Latar Belakang Hukum Melainkan Sekolah Teknik

Jakarta - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto resmi dilantik sebagai Ketua Komisi III. Meski bertugas di komisi membidangi hukum, politikus yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengaku tidak memiliki latar belakang hukum. "Kalau dicek sekolah, Bambang Pacul sekolah di teknik, kemudian MBA saya dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan hukum,"ujarnya di Komisi III DPR RI, Senin (22/11). Maka itu, Bambang meminta bimbingan para anggota Komisi III. Ia yakin tugasnya akan dibantu para kolega barunya di komisi hukum. "Ada Pak Kahar yang senior, mas Habib yang sangat pakar hukum, dan tentu yang lain-lain yang tentu sudah paham hukum tentu nanti akan banyak membantu saya pastikan. Sebagai sahabat tentu akan membantu,"ujarnya. "Mohon izin saya dibimbing, karena saya sesungguhnya saya sama sekali tidak punya background hukum,"imbuhnya. Bambang pun menyebutkan, penugasannya sebagai Komisi III datang dari partai yang tidak bisa dito...
Baca selengkapnya

Survei Indopo; Capres 2024 : Elektabilitas Tertinggi Masih di Pegang Prabowo dan Ditempel Ganjar Pranowo

Jakarta -  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan elektabilitas tertinggi dalam survei calon presiden dengan angka 17,24 persen. Hal itu tercatat dalam survei yang dilakukan lembaga survei Indopol pada 19-27 November 2021. "Dalam pertanyaan semi terbuka, 29 nama yang disodorkan ke publik, Prabowo Subianto memiliki popularitas tertinggi dan sudah hampir maksimal (91,30%) dengan tingkat kedisukaan publik sebesar 72,28% dan akan dipilih sebesar 17,24%," tulis hasil survei nasional Indopol yang dirilis Minggu (12/12). Pada posisi kedua, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas yang beda tipis dengan Prabowo, yaitu 17,15 persen. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 13,58 persen. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berada di urutan keempat dengan elektabilitas 5,37 persen. Diikuti oleh Menparekraf dan politikus Gerindra Sandiaga Uno dengan elektabilitas 5,28 persen. Selanjutnya a...
Baca selengkapnya

DPR Gelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU Kejaksaan

Jakarta -  DPR RI menggelar rapat paripurna pada Selasa pagi dengan salah satu agenda pengambilan keputusan Tingkat II beberapa rancangan undang-undang (RUU). salah satunya revisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah diputuskan di Komisi III DPR. Selain RUU Kejaksaan yang akan disetujui DPR menjadi UU, ada beberapa RUU yang diambil keputusan Tingkat II, yaitu: pertama, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat. Kedua, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram. Demikian dilansir Antara, Selasa (7/12). Ketiga, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadil...
Baca selengkapnya