Terkait Kecurangan Seleksi CPNS 2021, DPR Minta di Ulang Kembali

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menggelar ulang seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 secara menyeluruh.

Hal ini diperlukan agar dugaan kecurangan saat seleksi tersebut dapat diselesaikan secara bersih.
"Jadi biar clear kita mendesak agar seleksi CPNS 2021 itu diulang saja, secara menyeluruh seleksinya. Terlepas ada atau tidaknya anggaran. Ini konsekuensi,"ujarnya, Jumat (4/11).

Junimart lalu menyoroti laporan dari Deputi Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) BKN, Suharman. Di mana bagi peserta seleksi CPNS 2021 yang melakukan kecurangan, maka tidak segan-segan untuk diberikan condition diskualifikasi kepada peserta yang jelas berbuat curang tersebut.

Namun, Junimart mempertanyakan bila ada peserta yang curang namun tetapi lolos dalam seleksi CPNS 2021. "Bukan diskualifikasi. Ini kan ketahuan, bagaimana dengan yang lolos (seleksi) tapi tidak ketahuan (berbuat curang),"ujar Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Maka dari itu, sebelum pelaksanaan seleksi CPNS 2021, Komisi II DPR RI, telah mengingatkan KemenPAN-RB dan BKN dalam setiap rapat kerja dengar pendapat, agar kedua institusi tersebut dapat mengantisipasi bagi hadirnya peluang kecurangan.

Junimart menegaskan, sepanjang sistem Seleksi CPNS 2021 yang menggunakan Teknologi Informasi (TI) tersebut masih dikelola manusia tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan seperti yang terbukti sekarang.

"Salah satunya melalui sistem operator design digitalisasi, harusnya semua berbasis TI karena sepanjang manusia masih menjadi operator, kecurangan akan terjadi dan itu terbukti sekarang,"paparnya.

Ketahuan Curang

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen menyebut ada 225 peserta seleksi CPNS dan PPPK Non Master yang terbukti melakukan kecurangan. Sebagian besar terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan sebanyak 202 peserta dan 23 peserta di Lampung.

"Titik lokasi sebagian besar di kantor local Makassar. Lebih kurang di Makassar ada 202 called dan 23 orang di Lampung,"kata Suharmen dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (2/11).

Suharmen menjelaskan pendeteksian kecurangan ini telah dilakukan investigasi. Baik melalui keterangan langsung di lapangan maupun berdasarkan laporan dari masyarakat. Tak hanya itu pihaknya juga menggunakan identifikasi dengan artificial intelligence (AI).

"Dari hasil audit yang kami lakukan dengan AI ini pertama di beberapa titik lokasi yang sangat dicurigai terjadi proses kecurangan dari tenaga admin, petugas lapangan maupun laporan dari masyarakat ke kami melalui sosial media atau WhatsApp," kata dia.

Hasil laporan ini kata Suharmen telah dilaporkan kepada Kepala BKN dan Menteri PAN-RB. Adanya temuan kecurangan tersebut kata Suharmen membuat pihaknya melakukan audit kepada seluruh peserta yang menjalani tes seleksi CPNS dan PPPK. Audit dilakukan secara forensik dengan AI yang dikembangkan pihak penyelenggara.

Namun dia belum bisa memastikan adanya temuan baru tidak kecurangan. Sebab proses audit forensik sedang berlangsung dan baru mencapai 25 persen dari 2 juta peserta seleksi. "Apakah nanti ada titik kecurangan lagi, kami belum tahu dan belum bisa memastikan karena prosesnya masih berlangsung," kata dia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bambang Pacul Tidak Memiliki Latar Belakang Hukum Melainkan Sekolah Teknik

Jakarta - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto resmi dilantik sebagai Ketua Komisi III. Meski bertugas di komisi membidangi hukum, politikus yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengaku tidak memiliki latar belakang hukum. "Kalau dicek sekolah, Bambang Pacul sekolah di teknik, kemudian MBA saya dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan hukum,"ujarnya di Komisi III DPR RI, Senin (22/11). Maka itu, Bambang meminta bimbingan para anggota Komisi III. Ia yakin tugasnya akan dibantu para kolega barunya di komisi hukum. "Ada Pak Kahar yang senior, mas Habib yang sangat pakar hukum, dan tentu yang lain-lain yang tentu sudah paham hukum tentu nanti akan banyak membantu saya pastikan. Sebagai sahabat tentu akan membantu,"ujarnya. "Mohon izin saya dibimbing, karena saya sesungguhnya saya sama sekali tidak punya background hukum,"imbuhnya. Bambang pun menyebutkan, penugasannya sebagai Komisi III datang dari partai yang tidak bisa dito...
Baca selengkapnya

Survei Indopo; Capres 2024 : Elektabilitas Tertinggi Masih di Pegang Prabowo dan Ditempel Ganjar Pranowo

Jakarta -  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan elektabilitas tertinggi dalam survei calon presiden dengan angka 17,24 persen. Hal itu tercatat dalam survei yang dilakukan lembaga survei Indopol pada 19-27 November 2021. "Dalam pertanyaan semi terbuka, 29 nama yang disodorkan ke publik, Prabowo Subianto memiliki popularitas tertinggi dan sudah hampir maksimal (91,30%) dengan tingkat kedisukaan publik sebesar 72,28% dan akan dipilih sebesar 17,24%," tulis hasil survei nasional Indopol yang dirilis Minggu (12/12). Pada posisi kedua, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas yang beda tipis dengan Prabowo, yaitu 17,15 persen. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 13,58 persen. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berada di urutan keempat dengan elektabilitas 5,37 persen. Diikuti oleh Menparekraf dan politikus Gerindra Sandiaga Uno dengan elektabilitas 5,28 persen. Selanjutnya a...
Baca selengkapnya

DPR Gelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU Kejaksaan

Jakarta -  DPR RI menggelar rapat paripurna pada Selasa pagi dengan salah satu agenda pengambilan keputusan Tingkat II beberapa rancangan undang-undang (RUU). salah satunya revisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah diputuskan di Komisi III DPR. Selain RUU Kejaksaan yang akan disetujui DPR menjadi UU, ada beberapa RUU yang diambil keputusan Tingkat II, yaitu: pertama, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat. Kedua, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram. Demikian dilansir Antara, Selasa (7/12). Ketiga, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadil...
Baca selengkapnya