yohannasaputro

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini akan memimpin Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2021-2022. Rapat Paripurna ini menandakan DPR RI kembali aktif bersidang setelah masa reses sejak 8 hingga 31 Oktober 2021. "DPR RI hari ini akan menggelar Rapat Paripurna DPR RI yang ke-1 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022, setelah hampir satu bulan lamanya anggota dewan turun ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing mendengarkan aspirasi rakyat,"kata Puan di Jakarta, Senin (1/11/2021). Rapat Paripurna diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebagian anggota DPR RI mengikuti Rapat Paripurna secara virtual. Puan agar para anggota DPR RI memanfaatkan masa sidang kali ini untuk menyalurkan aspirasi konstituen masing-masing lewat fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran yang dimiliki DPR. "Hasil anggota dewan menyerap aspirasi di lapangan harus dirasakan oleh rakyat lewat kerja-kerja parleme...

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memerintahkan seluruh kader partai untuk bekerja keras. Bersiap menghadapi kontestasi pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024. "Yang bisa kita lakukan bekerja keras dan berjuang sisanya lillahi ta'ala,"kata Airlangga setelah acara peresmian Markas Baru MKGR, Jakarta Pusat, Minggu (24/10). Perintah Airlangga ini juga disampaikan untuk para lawmaker baik pusat maupun daerah. Seluruh fraksi partai Golkar seharusnya mulai mengurusi wilayah-wilayah lain, bukannya hanya kawasannya sendiri. "Seluruh jajaran fraksi harus kita kencangkan dan saya ingatkan bahwa fraksi tidak hanya mengurusi dapur tetapi juga di wilayah-wilayah lain,"imbaunya. Airlangga juga memerintahkan seluruh kadernya untuk ikut membantu memanaskan mesin partai di bawah komando Zainudin Amali selaku Ketua Pemenangan Bapilu partai Golkar. "Seluruhnya nanti dikoordinasikan untuk pemenangan di wilayah mana. Dan tentu bagi yang tid...

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menolak jika Detasemen Khusus atau Densus 88 dibubarkan. Menurut dia, keberadannya masih dibutuhkan. "Densus 88 masih dibutuhkan. Karena penanganan terorisme termasuk dalam extra-ordinary crimes against humanity. Tidak bisa ditangani hanya dengan pendekatan dan cara-cara yang konvensional,"kata dia dalam keterangannya, Senin (18/10/2021). Anggota Komisi XI DPR RI ini menuturkan, Densus 88 telah memberikan bukti yang tidak kecil dalam menangani terorisme. Bahkan, sempat mendapatkan pengakuan dari internasioal. "Densus 88 sejak didirikan hingga saat ini, sudah berhasil menegakkan hukum terhadap para teroris di Indonesia. Bahkan, Densus 88 adalah salah satu detasemen antiteror terbaik di dunia,"klaim Mekeng. Karena itu, dia berpandangan, keberhasilan Densus 88 patut diapresiasi karena menangkap seorang teroris tidak semudah membalikkan telapak tangan. "Tetapi memerlukan strategi ya...

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyentil sikap pejabat publik yang enggan menerima kritikan maupun keluhan. Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi menilai, pejabat publik memang harus siap menerima kritikan bukan berharap mendapat banyak pujian. "Bagi kami, pernyataan Pak Anies sesungguhnya autokritik kepada dirinya dan para pejabat publik lainnya. Bahwa setiap pejabat publik harus siap 100 persen lahir batin untuk menerima kritik dan jangan berharap mendapat banyak pujian. Jadi dilarang baperan,"kata dia lewat pesan singkat, Kamis (7/10/2021). Nabil mengatakan, dalam demokrasi, kritik kepada pemerintah maupun para pejabat publik merupakan dinamika yang sehat. Jabatan dan kekuasaan merupakan mandat yang diberikan oleh rakyat kepada pejabat publik, untuk melayani rakyat. Mereka juga diberikan berbagai fasilitas dan dukungan anggaran. "Demokrasi juga memberikan titik berat peran penguasa dan pejabat publik pada aspek pelayanan ...

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan berharap pemerintah bisa melobi pemerintah Arab Saudi agar Indonesia diberikan izin melakukan umrah. "Kebijakan seperti ini harusnya bisa dikomunikasikan dengan pihak Saudi, sehingga jamaah asal Indonesia dapat kembali beribadah dan melaksanakan umrah di Masjidil Haram,"kata dia, Minggu (3/10/2021). Seperti dilansir dari Antara, politikus Demokrat ini menuturkan, mempunyai alasan setelah melihat information Saudi Gazette bahwa Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan kapasitas jamaah yang diizinkan umrah dan shalat di Masjidil Haram bertambah, dari semula 70 ribu menjadi 100 ribu per hari. Namun, jamaah asal Indonesia belum mendapatkan izin sama sekali untuk beribadah di Masjidil Haram. Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah menyebutkan, jamaah asal Indonesia memang belum diizinkan umrah dan beribadah di Masjidil Haram sampai sekarang. Syarief menilai, Arab Saudi akan sangat mempertimbangkan posisi Indonesia s...

Jakarta - Wali Kota Tidore Ali Ibrahim mendapat sejumlah dukungan untuk maju sebagai calon Gubernur di Pilkada 2024 Maluku Utara. Salah satunya datang dari Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara. Sebelumnya, Ali Ibrahim juga diberi kode bisa jadi Gubernur oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. "Kami bersiap untuk mendukung Pak Wali Kota Tidore dalam pertarungan Pilgub 2024,"kata Edi dalam keterangannya, Rabu (22/9/2021). Meski demikian, Ali meminta untuk sekarang agar terus menjaga konduktivitas politik di Maluku Utara, dirinya saat ini masih berfokus mengurusi Tidore dan tak memikirkan Pilkada 2024. "Terima kasih kepada gubernur maupun masyarakat Maluku Utara yang mendukung saya maju di Pilkada serentak 2024. Tapi untuk sekarang ini saya fokus benar di Tidore Kepulauan agar lebih baik lagi,"kata Ali. Minta Terbuka Sementara, Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK) berpesan, agar masyarakatnya dapat membuang ego kesukuan dan memberi duku...

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai anggaran Pemilu 2024 yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI senilai Rp 86 triliun terlalu tinggi. Tito word play here mengusulkan agar anggaran Pemilu 2024 dipangkas. Hal ini mengingatkan Indonesia masih berusaha memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19. "Ekonomi nasional sempat minus. Ini yang mungkin berbeda Pemilu tahun sebelumnya. Sehingga pertimbangan efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kita pertimbangkan,"ujar Tito dalam rapat Komisi II DPR RI, Kamis (16/9/2021). Mendagri membandingkan anggaran Pemilu 2024 dengan gelaran pesta demokrasi pada 2014 dan 2019. Ia menilai, perbedaannya sangat jomplang. "Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat information satu per satu angka tersebut, karena lompatannya terlalu tinggi dari Rp 16 T ke Rp 27 T, ke Rp 86 T di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi nasional,...