MPR Berharap Pemerintah Melobi Arab Saudi Agar Diberikan Izin Untuk Umroh

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan berharap pemerintah bisa melobi pemerintah Arab Saudi agar Indonesia diberikan izin melakukan umrah.

"Kebijakan seperti ini harusnya bisa dikomunikasikan dengan pihak Saudi, sehingga jamaah asal Indonesia dapat kembali beribadah dan melaksanakan umrah di Masjidil Haram,"kata dia, Minggu (3/10/2021).

Seperti dilansir dari Antara, politikus Demokrat ini menuturkan, mempunyai alasan setelah melihat information Saudi Gazette bahwa Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan kapasitas jamaah yang diizinkan umrah dan shalat di Masjidil Haram bertambah, dari semula 70 ribu menjadi 100 ribu per hari.

Namun, jamaah asal Indonesia belum mendapatkan izin sama sekali untuk beribadah di Masjidil Haram. Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah menyebutkan, jamaah asal Indonesia memang belum diizinkan umrah dan beribadah di Masjidil Haram sampai sekarang.

Syarief menilai, Arab Saudi akan sangat mempertimbangkan posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Selain itu, menurut dia lagi, Indonesia juga berkepentingan karena merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga Pemerintah Indonesia harus terus melakukan lobi dengan intensif.

"Pemerintah Indonesia harus bisa meyakinkan dengan menunjukkan information bahwa selama ini Indonesia telah dapat menurunkan angka penularan Covid-19 secara signifikan. Information tersebut ditunjukkan kepada Pemerintah Saudi, sehingga menjadi penguat agar jamaah asal Indonesia mendapatkan izin melaksanakan umrah,"kata dia.

Menurunkan Covid-19

Syarief merasa heran, di saat Indonesia berhasil menurunkan kasus Covid-19. Namun, masih banyak negara termasuk Arab Saudi yang belum percaya, dibuktikan dengan belum memberi izin umrah.

"Ini karena data kematian yang sekalipun sudah menurun, namun penelusuran dan tes juga menurun, sehingga kita harus dorong tes kembali ditingkatkan hingga tidak ada lagi kasus Covid-19 dan angka kematian semakin dapat ditekan,"kata dia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bambang Pacul Tidak Memiliki Latar Belakang Hukum Melainkan Sekolah Teknik

Jakarta - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto resmi dilantik sebagai Ketua Komisi III. Meski bertugas di komisi membidangi hukum, politikus yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengaku tidak memiliki latar belakang hukum. "Kalau dicek sekolah, Bambang Pacul sekolah di teknik, kemudian MBA saya dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan hukum,"ujarnya di Komisi III DPR RI, Senin (22/11). Maka itu, Bambang meminta bimbingan para anggota Komisi III. Ia yakin tugasnya akan dibantu para kolega barunya di komisi hukum. "Ada Pak Kahar yang senior, mas Habib yang sangat pakar hukum, dan tentu yang lain-lain yang tentu sudah paham hukum tentu nanti akan banyak membantu saya pastikan. Sebagai sahabat tentu akan membantu,"ujarnya. "Mohon izin saya dibimbing, karena saya sesungguhnya saya sama sekali tidak punya background hukum,"imbuhnya. Bambang pun menyebutkan, penugasannya sebagai Komisi III datang dari partai yang tidak bisa dito...
Baca selengkapnya

Survei Indopo; Capres 2024 : Elektabilitas Tertinggi Masih di Pegang Prabowo dan Ditempel Ganjar Pranowo

Jakarta -  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan elektabilitas tertinggi dalam survei calon presiden dengan angka 17,24 persen. Hal itu tercatat dalam survei yang dilakukan lembaga survei Indopol pada 19-27 November 2021. "Dalam pertanyaan semi terbuka, 29 nama yang disodorkan ke publik, Prabowo Subianto memiliki popularitas tertinggi dan sudah hampir maksimal (91,30%) dengan tingkat kedisukaan publik sebesar 72,28% dan akan dipilih sebesar 17,24%," tulis hasil survei nasional Indopol yang dirilis Minggu (12/12). Pada posisi kedua, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas yang beda tipis dengan Prabowo, yaitu 17,15 persen. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 13,58 persen. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berada di urutan keempat dengan elektabilitas 5,37 persen. Diikuti oleh Menparekraf dan politikus Gerindra Sandiaga Uno dengan elektabilitas 5,28 persen. Selanjutnya a...
Baca selengkapnya

DPR Gelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU Kejaksaan

Jakarta -  DPR RI menggelar rapat paripurna pada Selasa pagi dengan salah satu agenda pengambilan keputusan Tingkat II beberapa rancangan undang-undang (RUU). salah satunya revisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah diputuskan di Komisi III DPR. Selain RUU Kejaksaan yang akan disetujui DPR menjadi UU, ada beberapa RUU yang diambil keputusan Tingkat II, yaitu: pertama, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat. Kedua, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram. Demikian dilansir Antara, Selasa (7/12). Ketiga, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadil...
Baca selengkapnya