PKS: Pejabat Publik Memang Harus Siap Mendapatkan Kritikan Daripada Dapat Pujian

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyentil sikap pejabat publik yang enggan menerima kritikan maupun keluhan. Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi menilai, pejabat publik memang harus siap menerima kritikan bukan berharap mendapat banyak pujian.

"Bagi kami, pernyataan Pak Anies sesungguhnya autokritik kepada dirinya dan para pejabat publik lainnya. Bahwa setiap pejabat publik harus siap 100 persen lahir batin untuk menerima kritik dan jangan berharap mendapat banyak pujian. Jadi dilarang baperan,"kata dia lewat pesan singkat, Kamis (7/10/2021).

Nabil mengatakan, dalam demokrasi, kritik kepada pemerintah maupun para pejabat publik merupakan dinamika yang sehat. Jabatan dan kekuasaan merupakan mandat yang diberikan oleh rakyat kepada pejabat publik, untuk melayani rakyat. Mereka juga diberikan berbagai fasilitas dan dukungan anggaran.

"Demokrasi juga memberikan titik berat peran penguasa dan pejabat publik pada aspek pelayanan publik ketimbang sekedar peran sebagai penguasa,"ucap dia. Oleh karena itu, rakyat mesti terus memberikan kontrol. Salah satunya dengan berbagai kritik, baik kebijakan maupun kinerjanya.

"Karena sejatinya, berkinerja baik dan menghasilkan kebijakan yang baik adalah kewajiban dari pejabat publik. Sementara kritik adalah upaya rakyat untuk memastikan pejabat publik on the track,"pungkas Nabil.

Anies: Pejabat Tak Mau Terima Kritik dan Keluhan, di Rumah Saja Urus Burung

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan bahwa pejabat publik harus siap menerima kritikan. Menurutnya, pejabat publik harus bisa menjadi kotak pos kritik semua urusan.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Workshop yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN). Saat itu, Anies Baswedan ditanya bagaimana menanggapi banyak pihak yang mengkritiknya.

"Menurut saya juga ini paket kalau menjadi berada di wilayah publik harus siap jadi kotak pos kritik semua urusan,"ujar Anies dikutip dari kanal YouTube PAN TV, Rabu (6/10/2021).

Lebih lanjut, Anies menuturkan bahwa gubernur harus bisa mendengarkan keluhan di mana pun. Bahkan dia menyebut, pejabat publik yang tidak mau menerima keluhan dan kritikan, lebih baik di rumah saja mengurus burung.

"Datang di pertemuan apapun harus siap mendengar keluhan, karena ya inilah paketnya berada di wilayah publik. Kalau tidak mau menerima keluhan, tidak mau terima kritik, di rumah saja urus burung dan rumah tangga, kan saya melihara burung, gitu,"ujarnya.

Anies melihat PAN memiliki sebuah kematangan. Bagaimana sebuah perbedaan dikelola, dan dialog dikelola. Kata dia, jangan pernah menganggap pihak yang berbeda pendapat sebagai musuh.

"Semuanya kalaupun itu ada perbedaan, itu lawan. Saya sering sampaikan lawan badminton itu teman olahraga, lawan debat itu teman berpikir, lawan dalam pilkada itu teman dalam demokrasi,"ujarnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bambang Pacul Tidak Memiliki Latar Belakang Hukum Melainkan Sekolah Teknik

Jakarta - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto resmi dilantik sebagai Ketua Komisi III. Meski bertugas di komisi membidangi hukum, politikus yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengaku tidak memiliki latar belakang hukum. "Kalau dicek sekolah, Bambang Pacul sekolah di teknik, kemudian MBA saya dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan hukum,"ujarnya di Komisi III DPR RI, Senin (22/11). Maka itu, Bambang meminta bimbingan para anggota Komisi III. Ia yakin tugasnya akan dibantu para kolega barunya di komisi hukum. "Ada Pak Kahar yang senior, mas Habib yang sangat pakar hukum, dan tentu yang lain-lain yang tentu sudah paham hukum tentu nanti akan banyak membantu saya pastikan. Sebagai sahabat tentu akan membantu,"ujarnya. "Mohon izin saya dibimbing, karena saya sesungguhnya saya sama sekali tidak punya background hukum,"imbuhnya. Bambang pun menyebutkan, penugasannya sebagai Komisi III datang dari partai yang tidak bisa dito...
Baca selengkapnya

Survei Indopo; Capres 2024 : Elektabilitas Tertinggi Masih di Pegang Prabowo dan Ditempel Ganjar Pranowo

Jakarta -  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan elektabilitas tertinggi dalam survei calon presiden dengan angka 17,24 persen. Hal itu tercatat dalam survei yang dilakukan lembaga survei Indopol pada 19-27 November 2021. "Dalam pertanyaan semi terbuka, 29 nama yang disodorkan ke publik, Prabowo Subianto memiliki popularitas tertinggi dan sudah hampir maksimal (91,30%) dengan tingkat kedisukaan publik sebesar 72,28% dan akan dipilih sebesar 17,24%," tulis hasil survei nasional Indopol yang dirilis Minggu (12/12). Pada posisi kedua, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas yang beda tipis dengan Prabowo, yaitu 17,15 persen. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 13,58 persen. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berada di urutan keempat dengan elektabilitas 5,37 persen. Diikuti oleh Menparekraf dan politikus Gerindra Sandiaga Uno dengan elektabilitas 5,28 persen. Selanjutnya a...
Baca selengkapnya

DPR Gelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU Kejaksaan

Jakarta -  DPR RI menggelar rapat paripurna pada Selasa pagi dengan salah satu agenda pengambilan keputusan Tingkat II beberapa rancangan undang-undang (RUU). salah satunya revisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah diputuskan di Komisi III DPR. Selain RUU Kejaksaan yang akan disetujui DPR menjadi UU, ada beberapa RUU yang diambil keputusan Tingkat II, yaitu: pertama, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat. Kedua, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram. Demikian dilansir Antara, Selasa (7/12). Ketiga, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadil...
Baca selengkapnya