Golkar Menolak Jika Densus 88 Akan Dibubarkan, Karena Keberadaannya Masih Dibutuhkan

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menolak jika Detasemen Khusus atau Densus 88 dibubarkan. Menurut dia, keberadannya masih dibutuhkan.

"Densus 88 masih dibutuhkan. Karena penanganan terorisme termasuk dalam extra-ordinary crimes against humanity. Tidak bisa ditangani hanya dengan pendekatan dan cara-cara yang konvensional,"kata dia dalam keterangannya, Senin (18/10/2021).

Anggota Komisi XI DPR RI ini menuturkan, Densus 88 telah memberikan bukti yang tidak kecil dalam menangani terorisme. Bahkan, sempat mendapatkan pengakuan dari internasioal.

"Densus 88 sejak didirikan hingga saat ini, sudah berhasil menegakkan hukum terhadap para teroris di Indonesia. Bahkan, Densus 88 adalah salah satu detasemen antiteror terbaik di dunia,"klaim Mekeng.

Karena itu, dia berpandangan, keberhasilan Densus 88 patut diapresiasi karena menangkap seorang teroris tidak semudah membalikkan telapak tangan. "Tetapi memerlukan strategi yang terstruktur, sistematis dan massif,"kata Mekeng.

Dia menilai, dewasa sekarang, tidak ada negara yang kebal dan terhindar dari aksi terorisme. Karena itu, perlu kerja sama dan saling bahu-membahu memberantas terorisme.

"Kita perlu terus mendukung keberadaan dan keberlangsungan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),"kata Mekeng.

Tak Terpengaruh

Densus 88 Antiteror Polri menanggapi cuitan anggota DPR RI Fadli Zon yang menyebut satuan tersebut sebaiknya dibubarkan. Kabag Banops Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan, pihaknya paham dengan adanya perbedaan pendapat. Terlebih, berpendapat adalah hak setiap orang.

"Kami memahami di alam demokrasi orang boleh mengutarakan pendapatnya dengan bebas dan bertanggung jawab,"tutur Aswin saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (11/10/2021). Menurut dia, Densus 88 turut melihat banyaknya pihak yang berbeda pendapat dengan pernyataan Fadli Zon.

Yang jelas, lanjut dia, tetap akan bekerja sesuai undang-undang. "Densus tidak terpengaruh dengan pernyataan yang diutarakan di sosial media tersebut, akan tetap bekerja sesuai amanat UU yang diberikan dan SOP yang menjadi pedoman kami,"kata Aswin.

Fadli Zon dalam cuitannya mengkritik narasi yang disampaikan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri terkait terorisme di Indonesia. Dia bahkan meminta agar Densus 88 dibubarkan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bambang Pacul Tidak Memiliki Latar Belakang Hukum Melainkan Sekolah Teknik

Jakarta - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto resmi dilantik sebagai Ketua Komisi III. Meski bertugas di komisi membidangi hukum, politikus yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengaku tidak memiliki latar belakang hukum. "Kalau dicek sekolah, Bambang Pacul sekolah di teknik, kemudian MBA saya dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan hukum,"ujarnya di Komisi III DPR RI, Senin (22/11). Maka itu, Bambang meminta bimbingan para anggota Komisi III. Ia yakin tugasnya akan dibantu para kolega barunya di komisi hukum. "Ada Pak Kahar yang senior, mas Habib yang sangat pakar hukum, dan tentu yang lain-lain yang tentu sudah paham hukum tentu nanti akan banyak membantu saya pastikan. Sebagai sahabat tentu akan membantu,"ujarnya. "Mohon izin saya dibimbing, karena saya sesungguhnya saya sama sekali tidak punya background hukum,"imbuhnya. Bambang pun menyebutkan, penugasannya sebagai Komisi III datang dari partai yang tidak bisa dito...
Baca selengkapnya

Survei Indopo; Capres 2024 : Elektabilitas Tertinggi Masih di Pegang Prabowo dan Ditempel Ganjar Pranowo

Jakarta -  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan elektabilitas tertinggi dalam survei calon presiden dengan angka 17,24 persen. Hal itu tercatat dalam survei yang dilakukan lembaga survei Indopol pada 19-27 November 2021. "Dalam pertanyaan semi terbuka, 29 nama yang disodorkan ke publik, Prabowo Subianto memiliki popularitas tertinggi dan sudah hampir maksimal (91,30%) dengan tingkat kedisukaan publik sebesar 72,28% dan akan dipilih sebesar 17,24%," tulis hasil survei nasional Indopol yang dirilis Minggu (12/12). Pada posisi kedua, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas yang beda tipis dengan Prabowo, yaitu 17,15 persen. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 13,58 persen. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berada di urutan keempat dengan elektabilitas 5,37 persen. Diikuti oleh Menparekraf dan politikus Gerindra Sandiaga Uno dengan elektabilitas 5,28 persen. Selanjutnya a...
Baca selengkapnya

DPR Gelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU Kejaksaan

Jakarta -  DPR RI menggelar rapat paripurna pada Selasa pagi dengan salah satu agenda pengambilan keputusan Tingkat II beberapa rancangan undang-undang (RUU). salah satunya revisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah diputuskan di Komisi III DPR. Selain RUU Kejaksaan yang akan disetujui DPR menjadi UU, ada beberapa RUU yang diambil keputusan Tingkat II, yaitu: pertama, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat. Kedua, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram. Demikian dilansir Antara, Selasa (7/12). Ketiga, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadil...
Baca selengkapnya