Survei Indopo; Capres 2024 : Elektabilitas Tertinggi Masih di Pegang Prabowo dan Ditempel Ganjar Pranowo

Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan elektabilitas tertinggi dalam survei calon presiden dengan angka 17,24 persen. Hal itu tercatat dalam survei yang dilakukan lembaga survei Indopol pada 19-27 November 2021.

"Dalam pertanyaan semi terbuka, 29 nama yang disodorkan ke publik, Prabowo Subianto memiliki popularitas tertinggi dan sudah hampir maksimal (91,30%) dengan tingkat kedisukaan publik sebesar 72,28% dan akan dipilih sebesar 17,24%," tulis hasil survei nasional Indopol yang dirilis Minggu (12/12).

Pada posisi kedua, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas yang beda tipis dengan Prabowo, yaitu 17,15 persen. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 13,58 persen.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berada di urutan keempat dengan elektabilitas 5,37 persen. Diikuti oleh Menparekraf dan politikus Gerindra Sandiaga Uno dengan elektabilitas 5,28 persen.

Selanjutnya ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang elektabilitasnya masih berada di angka 4,15 persen.

Muncul nama politikus PDIP dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan elektabilitas 2,93.

Masih di atas angka 1 persen, ada nama Menteri Sosial Tri Rismaharini dengan elektabilitas 1,87 persen. Dengan elektabilitas yang sama ada Menko Polhukam Mahfud MD.

Ketua DPR RI dan politikus PDIP Puan Maharani memiliki elektabilitas 1,63 persen. Kemudian, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dengan elektabilitas 1,2 persen.

Selanjutnya beberapa tokoh berada di bawah 1 persen. Yaitu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (0,98 persen), Ketum PKB Muhaimin Iskandar (0,73 persen), Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (0,57 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (0,49 persen), Menkeu Sri Mulyani (0,33 persen), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (0,24 persen), Menag Yaqut Cholil Qoumas (0,16 persen, Ketum Golkar dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (0,16 persen), dan Ketum PBNU Said Aqil Siradj (0,08 persen).

Jumlah responden yang tidak menjawab 21,38 persen.

Indopol juga mencatat, menurut pandangan publik tokoh yang layak menjadi presiden adalah dengan latar belakang TNI (20,49 persen), dan kepala daerah (19,27 persen), latar belakang lain di complete berada di bawah 10 persen.

Survei yang digelar 19-27 November 2021 ini dilakukan dengan cara tatap muka.

Sampel diambil dengan metode multistage random sampling dengan jumlah responden sebanyak 1230 orang.

Survei memiliki margin of mistake kurang lebih 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tanggapan Jubir Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Terkait Pernyataan Giring Ganesha

Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) Giring Ganesha kembali menjadi perbincangan warganet. Kali ini sebuah tangkapan layar dari web site https://pddikti.kemdikbud.go.id yang berisi informasi Giring telah dikeluarkan atau Drop Out dari Universitas Paramadina. Di kampus yang pernah dipimpin Anies Baswedan sebagai rektor, Giring mengambil jurusan Hukum Internasional. Menanggapi hal tersebut, juru bicara PSI Ariyo Bimma menyatakan seharusnya netizen menyerang argumen Giring, bukan menyerang pribadinya. "Saya heran mengapa tanggapannya menjadi ad hominem? Mengapa tidak didebat saja argumentasi PSI mengenai pemimpin 2024? Apakah ini karena apa yang disampaikan Giring tidak bisa dibantah sehingga harus masuk ke soal-soal seperti ini?,"kata Ariyo saat dikonfirmasi, Rabu (29/12/2021). Ariyo menyebut seorang yang tidak kuliah bukan berarti tidak bisa menjadi pemimpin. "Apakah seseorang yang tidak selesai kuliah tidak dapat menjadi pemimpin? Ti
Baca selengkapnya

DPR Katakan JIka Pihaknya Bersama Pemerintah Ditengah Pandemi Covid-19 Tidak Lupa Peran Guru

Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, pandemi Covid-19 tak membuat pihaknya bersama pemerintah lupa akan peran master. Terlebih master sudah bekerja tanpa kenal lelah. "Saya menyaksikan sendiri berbagai inisiatif dan pengorbanan yang para guru lakukan demi melanjutkan proses pembelajaran kepada murid. Contohnya, di daerah pedalaman, para guru mendatangi rumah murid berkilometer jauhnya satu persatu. Hal ini dilakukan karena tidak ada radio dan internet,"kata dia dalam keterangannya, Kamis 25 November 2021. Dia mencontohkan di Kalimantan Timur, ada beberapa daerah yang listriknya hanya menyala dari 6 sore-6 pagi, sinyal web dan telpon juga sangat sulit. "Ditengah keterbatasan tersebut, para guru tetap semangat mempelajari materi dan perkembangan kebijakan pendidikan dari pusat. Guru-guru senior juga kembali belajar perangkat digital baik HP maupun laptop walau mungkin harus meminjam punya orang lain. Sebuah semangat yang
Baca selengkapnya

DPR Gelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU Kejaksaan

Jakarta -  DPR RI menggelar rapat paripurna pada Selasa pagi dengan salah satu agenda pengambilan keputusan Tingkat II beberapa rancangan undang-undang (RUU). salah satunya revisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah diputuskan di Komisi III DPR. Selain RUU Kejaksaan yang akan disetujui DPR menjadi UU, ada beberapa RUU yang diambil keputusan Tingkat II, yaitu: pertama, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat. Kedua, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram. Demikian dilansir Antara, Selasa (7/12). Ketiga, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan T
Baca selengkapnya