Wow, Anggaran Baju Dinas Anggota DPRD Sulsel Hampir 1 Milliar

Jakarta - DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) belum lama ini menganggarkan Rp 1 miliar untuk 3 collection baju dinas. Ini menjadi heboh di media sosial (medsos) lantaran dianggap bukan bagian dari refocusing anggaran di tengah pandemi COVID-19.

Disebutkan, sebanyak 85 anggota DPRD Sulsel bakal mendapatkan 3 set pakaian, yakni pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi dan pakaian dinas harian. Overall anggaran yang disiapkan ialah senilai Rp 935 juta atau nyaris Rp 1 miliar.

"Baru dianggarkan tahun ini," ujar Sekretaris DPRD Sulsel Muhammad Jabir saat dimintai konfirmasi, Senin (16/8/2021).

Jabir mengatakan, anggaran nyaris senilai Rp 1 miliar untuk pakaian dinas itu sudah sesuai aturan. Dia juga menyebutkan, satu collection pakaian ditaksir hingga Rp 450 ribu dan merupakan nilai yang wajar.

Namun dia memaklumi angkanya terlihat besar karena anggota DPRD Sulsel sendiri berjumlah 85 orang.

"Kalau itu per pasang 750 ribu dengan ongkos jahitnya dan segala macam pajaknya kan jatuhnya pasti 450 ribu Pak. Memang nilainya tinggi tapi karena DPRD banyak Pak, kali 85 mi Pak. Coba kalau 30 atau 50 orang biayanya juga tidak sebesar begitu," katanya.

Dia juga mengatakan, proses pengadaannya baju dinas ini juga dipastikan sesuai aturan, yakni melalui tahap lelang.

"Begini Pak, soal baju itu kan prosedur lelang itu pun ada juga aturannya. Tidak mungkin kita anggarkan kalau tidak jelas," ucap Jabir.

Menurut Jabir, pengadaan baju dinas itu juga berdampak secara langsung ke masyarakat, yakni ke tukang jahit.

"Ceritanya itu dilelang. Pengusaha bisa dapat (pekerjaan). Bisa pekerjakan karyawannya kan begitu maksudnya. Tujuan memperdaya ekonomi juga Pak. Kalau tidak dilelang juga kan komunitas penjahit juga tidak dapat apa-apa Pak.

Itu dilema juga. Beda kalau itu tidak ada efeknya di masyarakat," kata Jabir.

Jabir menambahkan, semua pihak baiknya bijak menilai hal ini. Sebab, pengadaan baju dinas selain sudah sesuai aturan juga bukan pengadaan yang tidak efektif.

"Di sisi lain kita juga menggerakkan ekonomi, di situ logikanya. Beda kalau itu anggaran tidak ada efektif ke masyarakat. Contoh umpamanya gajinya (gaji anggota dewan), tunjangannya dikasih naik, nah itu baru kan bisa jadi masalah," katanya. 

Jabir Singgung Pengadaan Baju Dinas Anggota DPRD Tangerang

Jabir menilai, hebohnya pengadaan baju dinas ini tak lepas dengan pengadaan baju 'Louis Vuitton" DPRD Tangerang. Jabir pun memastikan pengadaan baju dinas oleh DPRD Sulsel berbeda dengan yang DPRD Tangerang.

"Ini awalnya dari Tangerang, itu mungkin tidak wajar pakaiannya mungkin. Kalau kami tidak Pak. Karena memang kualitasnya standar internasional di jahit pula," kata Jabir.

"Kedua beda kalau kita beli ya, kalau ini tidak Pak. Usaha-usaha UKM itu jalan Pak. Untuk memberdayakan penjahit-penjahit kecil menengah bisa bergerak juga ekonominya," lanjut Jabir. 

Jabir Klaim DPRD Sulsel Refocusing Anggaran Rp 159 Miliar Jabir turut menanggapi DPRD

 Sulsel tidak peka atas pengadaan baju dinas ini. Dia lalu mengklaim bila DPRD Sulsel pada tahun ini telah melakukan redoubling anggaran Rp 190 miliar.

"Masalahnya dilema juga, kalau kedua di recofusing DPRD kan itu sudah banyak, ini tahun ini 159 miliar Pak,"kata Jabir.

ementara di tahun sebelumnya, lanjut Jabir, DPRD Sulsel juga telah melakukan recofusing anggaran hingga Rp 175 miliar.

"Artinya thing kecil saja Pak kalau pengadaan baju, kan begitu logikanya. Beda kalau itu anggaran tidak ada efeknya ke masyarakat,"kata Jabir.

"Jadi semua yang bersifat pengadaan barang dan jasa ada efeknya ke masyarakat, pasti ini berdampak, bergerak juga ekonomi,"katanya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bambang Pacul Tidak Memiliki Latar Belakang Hukum Melainkan Sekolah Teknik

Jakarta - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto resmi dilantik sebagai Ketua Komisi III. Meski bertugas di komisi membidangi hukum, politikus yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengaku tidak memiliki latar belakang hukum. "Kalau dicek sekolah, Bambang Pacul sekolah di teknik, kemudian MBA saya dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan hukum,"ujarnya di Komisi III DPR RI, Senin (22/11). Maka itu, Bambang meminta bimbingan para anggota Komisi III. Ia yakin tugasnya akan dibantu para kolega barunya di komisi hukum. "Ada Pak Kahar yang senior, mas Habib yang sangat pakar hukum, dan tentu yang lain-lain yang tentu sudah paham hukum tentu nanti akan banyak membantu saya pastikan. Sebagai sahabat tentu akan membantu,"ujarnya. "Mohon izin saya dibimbing, karena saya sesungguhnya saya sama sekali tidak punya background hukum,"imbuhnya. Bambang pun menyebutkan, penugasannya sebagai Komisi III datang dari partai yang tidak bisa dito...
Baca selengkapnya

Survei Indopo; Capres 2024 : Elektabilitas Tertinggi Masih di Pegang Prabowo dan Ditempel Ganjar Pranowo

Jakarta -  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan elektabilitas tertinggi dalam survei calon presiden dengan angka 17,24 persen. Hal itu tercatat dalam survei yang dilakukan lembaga survei Indopol pada 19-27 November 2021. "Dalam pertanyaan semi terbuka, 29 nama yang disodorkan ke publik, Prabowo Subianto memiliki popularitas tertinggi dan sudah hampir maksimal (91,30%) dengan tingkat kedisukaan publik sebesar 72,28% dan akan dipilih sebesar 17,24%," tulis hasil survei nasional Indopol yang dirilis Minggu (12/12). Pada posisi kedua, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas yang beda tipis dengan Prabowo, yaitu 17,15 persen. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 13,58 persen. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berada di urutan keempat dengan elektabilitas 5,37 persen. Diikuti oleh Menparekraf dan politikus Gerindra Sandiaga Uno dengan elektabilitas 5,28 persen. Selanjutnya a...
Baca selengkapnya

DPR Gelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU Kejaksaan

Jakarta -  DPR RI menggelar rapat paripurna pada Selasa pagi dengan salah satu agenda pengambilan keputusan Tingkat II beberapa rancangan undang-undang (RUU). salah satunya revisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah diputuskan di Komisi III DPR. Selain RUU Kejaksaan yang akan disetujui DPR menjadi UU, ada beberapa RUU yang diambil keputusan Tingkat II, yaitu: pertama, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat. Kedua, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram. Demikian dilansir Antara, Selasa (7/12). Ketiga, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadil...
Baca selengkapnya