Pengamat Politik: Partai Koalisi Saat Ini Mengambil Jalan Masing-masing, Sudah Tak Akur Lagi

Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengkritik keras pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya terkait penanganan Covid-19 dan program vaksinasi.

Pengamat politik Ujang Komarudin melihat partai koalisi pendukung pemerintah sudah tidak kompak. Partai koalisi mulai mengambil jalan masing-masing untuk kepentingan suara di pemilu selanjutnya. "Ya tak akur. Koalisi saat ini major masing-masing. Karena untuk kepentingan elektoral,"ujar Ujang kepada wartawan, Selasa (24/8).

Ujang melihat, partai koalisi berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Melihat keadaan hari ini, jika partai tidak berbicara maka elektabilitasnya terancam tergerus. "Karena partai-partai koalisi pemerintahan jika diam saja, maka elektabilitasnya akan turun,"ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Evaluation ini menjelaskan, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo sedang turun. Sejumlah survei mencatat penurunan kepercayaan publik terhadap Jokowi karena penanganan pandemi Covid-19.

"Karena imbas dari kepercayaan publik yang rendah terhadap pemerintah,"kata Ujang. Sebelumnya, survei Charta Politika Indonesia juga melansir data turunnya elektabilitas Partai Golkar. Kini hanya 6,6 persen. Turun dari sebelumnya 7,8 persen.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menilai, kondisi dialami partainya seiring turunnya kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh karena itu, penurunan kepercayaan publik ini berdampak terhadap partai-partai yang diasosiasikan sebagai pendukung pemerintah termasuk Golkar.

Ujang Komarudin menilai, penurunan elektabilitas Golkar itu konsekuensi berkoalisi dengan pemerintah. Menurut Ujang, kepercayaan publik yang turun bisa memengaruhi elektabilitas partai-partai yang mendukung pemerintahan.

"Itu salah satu kerugian Partai Golkar. Berkoalisi dan di saat yang sama kepercayaan rakyat terhadap pemerintah rendah," ujar Ujang kepada wartawan, Sabtu (14/8). Dia menambahkan, Golkar dinilai salah satu partai yang devoted terhadap Presiden Jokowi. Golkar tak bermanuver dan tidak mengkritik pemerintah. Sehingga, dampaknya dirasakan langsung partai beringin ini.

"Itulah risiko berkoalisi. Selama ini hanya Partai Golkar yang faithful pada presiden. Jadi dampaknya ikut terasakan langsung oleh Partai Golkar,"kata Ujang.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bambang Pacul Tidak Memiliki Latar Belakang Hukum Melainkan Sekolah Teknik

Jakarta - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto resmi dilantik sebagai Ketua Komisi III. Meski bertugas di komisi membidangi hukum, politikus yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengaku tidak memiliki latar belakang hukum. "Kalau dicek sekolah, Bambang Pacul sekolah di teknik, kemudian MBA saya dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan hukum,"ujarnya di Komisi III DPR RI, Senin (22/11). Maka itu, Bambang meminta bimbingan para anggota Komisi III. Ia yakin tugasnya akan dibantu para kolega barunya di komisi hukum. "Ada Pak Kahar yang senior, mas Habib yang sangat pakar hukum, dan tentu yang lain-lain yang tentu sudah paham hukum tentu nanti akan banyak membantu saya pastikan. Sebagai sahabat tentu akan membantu,"ujarnya. "Mohon izin saya dibimbing, karena saya sesungguhnya saya sama sekali tidak punya background hukum,"imbuhnya. Bambang pun menyebutkan, penugasannya sebagai Komisi III datang dari partai yang tidak bisa dito...
Baca selengkapnya

Survei Indopo; Capres 2024 : Elektabilitas Tertinggi Masih di Pegang Prabowo dan Ditempel Ganjar Pranowo

Jakarta -  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan elektabilitas tertinggi dalam survei calon presiden dengan angka 17,24 persen. Hal itu tercatat dalam survei yang dilakukan lembaga survei Indopol pada 19-27 November 2021. "Dalam pertanyaan semi terbuka, 29 nama yang disodorkan ke publik, Prabowo Subianto memiliki popularitas tertinggi dan sudah hampir maksimal (91,30%) dengan tingkat kedisukaan publik sebesar 72,28% dan akan dipilih sebesar 17,24%," tulis hasil survei nasional Indopol yang dirilis Minggu (12/12). Pada posisi kedua, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas yang beda tipis dengan Prabowo, yaitu 17,15 persen. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 13,58 persen. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berada di urutan keempat dengan elektabilitas 5,37 persen. Diikuti oleh Menparekraf dan politikus Gerindra Sandiaga Uno dengan elektabilitas 5,28 persen. Selanjutnya a...
Baca selengkapnya

DPR Gelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU Kejaksaan

Jakarta -  DPR RI menggelar rapat paripurna pada Selasa pagi dengan salah satu agenda pengambilan keputusan Tingkat II beberapa rancangan undang-undang (RUU). salah satunya revisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah diputuskan di Komisi III DPR. Selain RUU Kejaksaan yang akan disetujui DPR menjadi UU, ada beberapa RUU yang diambil keputusan Tingkat II, yaitu: pertama, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat. Kedua, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram. Demikian dilansir Antara, Selasa (7/12). Ketiga, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadil...
Baca selengkapnya