Kondisi Pasca Kudeta, Demonstran Myanmar Mengoleskan Cat Merah Untuk Mengenang Korban yang Masih Terus Berjatuhan

Jakarta - Para pengunjuk rasa antikudeta di Myanmar mengoleskan pet cat merah di jalan-jalan pada hari Rabu (14/3) waktu setempat. Disebutkan bahwa feline itu merupakan lambang pertumpahan darah yang telah merenggut lebih dari 700 nyawa sejak militer melakukan tindakan kekerasan terhadap para demonstran.

Seperti dilansir AFP, Rabu (14/4/2021) sejak militer melakukan kudeta dan merebut kekuasaan dari pemimpin sipil pada 1 Februari lalu, ekonomi mulai terhenti. Menurut kelompok pemantau lokal, setidaknya 714 warga sipil meninggal sejak kudeta.

Perayaan festival tahunan Myanmar, yang disebut Thingyan, tahun ini dibatalkan mengingat kondisi memanasnya antara warga penentang kudeta dan militer. Sebaliknya, pengunjuk rasa menggunakan Thingyan sebagai tempat berkumpul - karena halte bus dan trotoar sedang diwarnai cat warna merah di seluruh negeri.

"Tujuan dari 'pemogokan berdarah' adalah untuk mengenang para korban yang tewas dalam perjuangan untuk demokrasi," kata seorang peserta demonstran dari Yangon kepada AFP.

"Kita seharusnya tidak bahagia selama waktu celebration ini. Kita harus merasakan kesedihan para korban dan kita harus terus berjuang dalam pertempuran ini dengan cara apapun yang kita bisa," imbuhnya.

Sementara itu, goresan cat berwarna merah juga terlihat di Mandalay, diikuti tulisan seperti "kami harap kediktatoran militer gagal", "gulingkan age ketakutan" dan "darah tidak mengering di jalanan".

Para pengunjuk rasa mengecat trotoar dengan warna merah di pinggiran kota Yangon dan meninggalkan tulisan "PBB yang terhormat, Apa kabar? Saya harap Anda baik-baik saja. Sedangkan untuk Myanmar, kami sedang sekarat."

Di tempat lain, para aktivis di kota-kota Monywa, Sagaing dan Dawei serta kota-kota kecil di wilayah Mandalay melakukan unjuk rasa dengan sepeda electric motor sambil membawa bendera berwarna merah dari partai Aung San Suu Kyi.

Kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa permasalahan Myanmar bisa berujung konflik besar-besaran seperti di Suriah.

Menandai kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet mendesak negara-negara untuk segera mengambil tindakan untuk mendorong militer Myanmar menghentikan "kampanye penindasan dan pembantaian rakyatnya."

"Saya khawatir situasi di Myanmar sedang menuju konflik besar-besaran," kata Bachelet dalam sebuah pernyataan.

"Ada gema yang jelas seperti perang Suriah 2011 lalu," imbuh Bachelet memperingatkan.

Kecaman internasional terus digaungkan terkait tindakan kekerasan yang dilakukan militer Myanmar. Sejumlah negara bahkan memberlakukan sanksi terhadap militer Myanmar dan bisnis mereka.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bambang Pacul Tidak Memiliki Latar Belakang Hukum Melainkan Sekolah Teknik

Jakarta - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto resmi dilantik sebagai Ketua Komisi III. Meski bertugas di komisi membidangi hukum, politikus yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengaku tidak memiliki latar belakang hukum. "Kalau dicek sekolah, Bambang Pacul sekolah di teknik, kemudian MBA saya dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan hukum,"ujarnya di Komisi III DPR RI, Senin (22/11). Maka itu, Bambang meminta bimbingan para anggota Komisi III. Ia yakin tugasnya akan dibantu para kolega barunya di komisi hukum. "Ada Pak Kahar yang senior, mas Habib yang sangat pakar hukum, dan tentu yang lain-lain yang tentu sudah paham hukum tentu nanti akan banyak membantu saya pastikan. Sebagai sahabat tentu akan membantu,"ujarnya. "Mohon izin saya dibimbing, karena saya sesungguhnya saya sama sekali tidak punya background hukum,"imbuhnya. Bambang pun menyebutkan, penugasannya sebagai Komisi III datang dari partai yang tidak bisa dito...
Baca selengkapnya

Survei Indopo; Capres 2024 : Elektabilitas Tertinggi Masih di Pegang Prabowo dan Ditempel Ganjar Pranowo

Jakarta -  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan elektabilitas tertinggi dalam survei calon presiden dengan angka 17,24 persen. Hal itu tercatat dalam survei yang dilakukan lembaga survei Indopol pada 19-27 November 2021. "Dalam pertanyaan semi terbuka, 29 nama yang disodorkan ke publik, Prabowo Subianto memiliki popularitas tertinggi dan sudah hampir maksimal (91,30%) dengan tingkat kedisukaan publik sebesar 72,28% dan akan dipilih sebesar 17,24%," tulis hasil survei nasional Indopol yang dirilis Minggu (12/12). Pada posisi kedua, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas yang beda tipis dengan Prabowo, yaitu 17,15 persen. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 13,58 persen. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berada di urutan keempat dengan elektabilitas 5,37 persen. Diikuti oleh Menparekraf dan politikus Gerindra Sandiaga Uno dengan elektabilitas 5,28 persen. Selanjutnya a...
Baca selengkapnya

DPR Gelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU Kejaksaan

Jakarta -  DPR RI menggelar rapat paripurna pada Selasa pagi dengan salah satu agenda pengambilan keputusan Tingkat II beberapa rancangan undang-undang (RUU). salah satunya revisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah diputuskan di Komisi III DPR. Selain RUU Kejaksaan yang akan disetujui DPR menjadi UU, ada beberapa RUU yang diambil keputusan Tingkat II, yaitu: pertama, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat. Kedua, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram. Demikian dilansir Antara, Selasa (7/12). Ketiga, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadil...
Baca selengkapnya